LEGAL OPINION
Question: Apa yang paling penting untuk diperhatikan dan dikoreksi,
sebelum tawarkan perseroan untuk dibeli oleh pengusaha lain yang berminat untuk
akuisisi saham perseroan milik keluarga kami?
Brief Answer: Pertama-tama, benahi pembukuan keuangan,
terutama perihal transparansi dan akuntabilitas neraca aktiva dan passiva,
gambaran perbandingan antara herta kekayaan dan segala beban kewajiban (ratio equity to debts).
Memanipulasi laporan keuangan, terutama rincian
harta kekayaan berbanding tanggung-jawab perusahaan, dimana dapat membuat kesan
seolah-olah selama ini mencetak untung berupa laba bersih dari tahun ke tahun, alias
membuat kesan “palsu” bagi pihak ketiga yang menjadi berminat untuk membeli
(calon investor), maka pihak penjual dari perusahaan dimaksud dapat dijerat
sebagai pelaku delik “penipuan”.
Laporan pembukuan yang tidak mencerminkan keadaan
yang sebenarnya dari perusahaan yang ditawarkan untuk dijual pada pihak ketiga,
sama artinya “menyesatkan” pihak calon investor yang dapat dipastikan akan
merugi akibat ketidak-benaran data-data yang termuat dalam pembukuan maupun
laporan keuangan dan harta-kekayaan perusahaan. Penipuan pun dapat menjadi
alasan untuk membatalkan suatu perjanjian, setelah putusan pidana berkekuatan
hukum tetap untuk menjadi dasar gugatan perdata pembatalan jual-beli.
Hendaknya seorang pemilik (owner) dari suatu badan hukum seperti Perseroan Terbatas tidak
berparadigma bahwa dirinya yang juga menjabat sebagai direktur, maka arus kas kepentingan
bisnisnya dapat dicampur-aduk antara rekening atau dana milik perseroan dan
kekayaan pribadi atau rekening pribadi milik sang pemilik usaha.
Terkecoh oleh paradigma “sebagai pemilik”, ketika
pada suatu waktu hendak menawarkan dan menjual perseroan dimaksud kepada pihak
ketiga, tiadanya akuntabilitas dan profesionalisme standar akuntansi serta
tiadanya ketaatan manajerial direksi demikian, dapat berbuntut pidana
“penipuan”—semata karena antara keuangan perseroan dan kekayaan pribadi sang direktur
yang notabene juga merupakan pemilik usaha, telah bercampur-aduk.
PEMBAHASAN:
Terdapat sebuah preseden yang
tidak dapat diremehkan bagi seorang pengusaha sebelum menjual suatu korporasi
kepada pihak ketiga, sebagaimana dapat SHIETRA & PARTNERS cerminkan lewat putusan
Mahkamah Agung RI perkara pidana penipuan jual-beli badan hukum, register Nomor
42 PK/Pid/2016 tanggal 19 Juli 2016, dimana Terdakwa didakwa karena telah dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun
rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Bermula ketika Terdakwa selaku
Direktur Perseroan PT. Rimo Catur Lestari bertemu dengan pihak Korban selaku calon
investor, dengan maksud untuk memberikan informasi serta menawarkan kepada Korban
untuk mau membeli serta berinvestasi saham dari PT. Rimo Catur Lestari.
Antara Terdakwa dengan Korban
telah kenal sebelumnya dan merupakan teman lama. Adapun saham PT. Rimo Catur Lestari
yang ditawarkan adalah milik GEORGE MOHANLAL HARJANI, sebagai salah satu
pemegang saham dari PT. Rimo Catur Lestari yang menurut Terdakwa HERMAN GOZALI
akan pindah ke Amerika dan akan dijual kurang lebihnya sebanyak 113.050.000
lembar saham.
Terdakwa HERMAN GOZALI
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 29 Juni 2007 tersebut,
ditunjuk sebagai Direktur Perseroan PT. Rimo Catur Lestari tbk, sedangkan untuk
Direktur Utama adalah GEORGE MOHANLAL HARJANI.
Sebagai tindak lanjut penawaran
saham kepada pihak korban, Terdakwa dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan menginformasikan kepada korban bahwa Laporan Keuangan dari PT.
Rimo Catur Lestari sangat bagus dan sehat serta perusahaan sedang berkembang,
yang membutuhkan suntikan tambahan modal usaha. Guna membuat tampak lebih
meyakinkan, Terdakwa memberikan dokumen berupa Laporan Keuangan PT. Rimo Catur Lestari
tertanggal 30 September 2007 yang menjelaskan bahwa persediaan modal PT. Rimo
Catur Lestari per 30 September 2007 sebesar Rp26.049.408.305,00.
Atas informasi dari Terdakwa,
membuat Korban tertarik dan tergerak untuk membeli saham dari PT. Rimo Catur
Lestari. Korban kemudian melaksanakan pembicaraan dengan GEORGE MOHANLAL
HARJANI untuk bernegosiasi mengenai harga pembelian sahamnya. Dari pembicaraan
tersebut akhirnya disepakati bahwa pembelian saham sejumlah Rp34.000.000.000,00
yang pembayarannya dilakukan secara bertahap, dan Korban diberikan hak untuk
mengelola PT. Rimo Catur Lestari.
Karena percaya dengan
serangkaian kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang sudah dikenal lama
oleh pihak korban, kesepakatan Korban dengan GEORGE MOHANLAL HARJANI mengenai
harga pembelian saham PT. Rimo Catur Lestari yang disepakati sejumlah
Rp34.000.000.000,00 dilakukan dengan membuat Perjanjian Jual Beli Saham dibawah
tangan pada tanggal 19 Oktober 2007.
Setelah dilakukan kesepakatan
pembelian saham, pihak Korban secara bertahap melakukan pembayaran yang
ditujukan kepada rekening PT. Rimo Catur Lestari. Sebagai tindak lanjut dari
Perjanjian Jual Beli Saham dibawah tangan demikian, Korban secara tidak tertulis
sudah mengelola jalannya PT. Rimo Catur Lestari, yang untuk memperkuat secara
hukum membuat akta kesepakatan bersama di Notaris dengan Akta Kesepakatan pada
tanggal 04 April 2008, dimana dengan akta tersebut kepemilikan saham PT. Rimo Catur
Lestari dari GEORGE MOHANLAL HARJANI beralih kepada Korban.
Selanjutnya dengan adanya
peralihan kepemilikan saham, maka dibuat Perubahan Direksi pada tahun 2008
dengan mengubah Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 27 Juni 2008, di mana
Terdakwa tetap menduduki posisi Direktur Keuangan PT. Rimo Catur Lestari. Setelah
PT. Rimo Catur Lestari dikelola oleh Korban sejak bulan Oktober 2007, barulah
fakta sebenarnya kondisi keuangan perseroan diketahui.
Ternyata kondisi keuangan yang
sebenarnya dari PT. Rimo Catur Lestari adalah tidak sesuai sebagaimana yang
diinformasikan atau diiming-imingi oleh Terdakwa. Perusahaan nyatanya mengalami
kerugian dan terdapat hutang terhadap supplier yang selama
ini memasok barang kepada PT. Rimo Catur Lestari, demikian juga dengan persediaan
modal perusahaan yang lebih kecil dari yang terdapat dalam Laporan Keuangan
PT. Rimo Catur Lestari tertanggal 30 September 2007 yang diinformasikan
Terdakwa saat menawarkan perseroan untuk dibeli pihak Korban.
Terdakwa dengan masih duduk
sebagai Direktur Keuangan dapat menyembunyikan keadaan yang sebenarnya dari
keuangan PT. Rimo Catur Lestari, dimana Terdakwa selaku Direktur Keuangan mempunyai
kewenangan untuk mengambil serta memindahkan uang dalam rekening PT. Rimo Catur
Lestari untuk dipergunakan menutupi kerugian serta hutang dari PT. Rimo Catur
Lestari yang sudah ada sebelumnya.
Akibat dari perbuatan Terdakwa,
telah menguntungkan Terdakwa dan GEORGE MOHANLAL HARJANI selaku Direktur Utama,
tidak lagi mempunyai kewajiban untuk membayar hutang PT. Rimo Catur Lestari yang
timbul saat dikelola dirinya bersama-sama dengan Terdakwa, karena dengan
terbayarnya hutang PT. Rimo Catur Lestari, perusahaan tersebut dapat
terselamatkan sehingga tidak membuat PT. Rimo Catur Lestari bangkrut atau
pailit, maka Terdakwa bisa menduduki kembali jabatan selaku Direktur Keuangan
PT. Rimo Catur Lestari dan dapat menikmati gaji ataupun keuntungan lainnya yang
diperoleh dari PT. Rimo Catur Lestari seperti saat Terdakwa menjabat sebagai
Direktur Keuangan. Dimana akibat dari perbuatan Terdakwa telah menimbulkan
kerugian kepada pihak Korban, kurang lebih sebesar Rp34.000.000.000,00 atau
kurang lebihnya dalam jumlah tersebut.
Terhadap tuntutan Jaksa
Penuntut, yang kemudian menjadi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT
tanggal 01 Desember 2014, dengan amar sebagai berikut:
“MENGADILI :
1. Menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut
Umum;
2. Membebaskan Terdakwa HERMAN GOZALI dari segala dakwaan tersebut (Vrijspraak);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa
dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan
martabatnya.”
Dalam tingkat Kasasi, yang menjadi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365
K/PID/2015 tanggal 29 Juni 2015, dengan amar sebagai berikut:
“MENGADILI :
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa / Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1508/PID.B/2014/PN.JKT.BRT
tanggal 01 Desember 2014;
“Mengadili Sendiri:
1. Menyatakan Terdakwa HERMAN GOZALI tersebut di atas terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘PENIPUAN’;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai
kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan.”
Pihak Terdakwa mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dimana
terhadapnya Mahkamah Agung membuat pertimbangan serta amar putusan sebagai
berikut:
“Menimbang, bahwa terhadap
alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana
tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
“Bahwa alasan-alasan Pemohon
Peninjauan / Terpidana tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai
berikut:
1. Alasan Pemohon bahwa ada bukti baru (Novum) yang berupa:
1) Kuitansi tanda terima uang dari Terdakwa sebesar Rp183.000,00 Nomor ...
tanggal 13 Januari 2016. Bahwa bukti kuitansi tersebut tidak dapat
dikategorikan sebagai Novum karena surat tersebut dibuat setelah perkara putus,
oleh karena itu terhadap bukti Novum harus ditolak;
2) Bahwa melalui bukti baru berupa keterangan saksi dan surat yang diajukan
oleh Pemohon Peninjauan Kembali, tidak diketemukan fakta yang dapat
dipertimbangkan merupakan suatu alasan untuk meniadakan perbuatan Terdakwa
berupa:
a. Bahwa Terpidana Herman Gozali / Pemohon Peninjauan Kembali selaku
Direktur PT. Rimo Catur Lestari tbk membuat Laporan Keuangan tahun 2006 dan
2007, bahwa hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk hanya sebesar
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), padahal sesungguhnya
hutang PT. Rimo Catur Lestari tbk jumlahnya adalah sebesar
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
b. Bahwa dalam Laporan Keuangan oleh Herman Gozali / Pemohon Peninjauan
Kembali selaku Direktur PT. Rimo Catur Lestari tbk, jumlah inventaris
persediaan PT. Rimo Catur Lestari tbk disebutkan sebesar
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), padahal sesungguhnya hanya
sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
c. Bahwa perbuatan Herman Gozali / Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, merupakan
suatu rangkaian kebohongan dalam hal menawarkan PT. Rimo Catur Lestari
tbk, sehingga Harjono Kesuma percaya dan tergerak hatinya untuk
mengambil-alih PT. Rimo Catur Lestari tbk, dan akibat perbuatan Herman
Gozali / Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Harjono Kesuma mengalami
kerugian sebesar Rp34.000.000.000,00 (tiga puluh empat miliar rupiah);
d. Bahwa dengan demikian bukti baru (Novum) yang diajukan oleh Pemohon
Kasasi dalam perkara a quo tidak serta-merta dapat menghilangkan unsur delik
‘penipuan’ sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana;
2. Mengenai adanya kekeliruan / kekhilafan Hakim:
“Bahwa alasan Pemohon
Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara
seksama memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan
dengan Putusan Judex Juris, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu
kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:
1) Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menyatakan perbuatan Terdakwa
memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah
dibuktikan berdasarkan alat bukti yang cukup, yaitu keterangan Saksi Harjono
Kesuma, Saksi Thomas Setiamihardja, Saksi Markus Budiman, Saksi Achman Yani,
Saksi Juninho Widjaja, dan Saksi Cinthya, yang keterangan saling bersesuaian
antara satu dengan yang lain;
2) Bahwa perbedaan-perbedaan pendapat maupun penafsiran terhadap hukum
antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan pendapat dan pertimbangan Judex Juris
bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
“Menimbang, bahwa berdasarkan
pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon peninjauan kembali tersebut tidak
dapat dibenarkan sebagai alasan peninjauan kembali, ... , oleh karena itu
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana
tersebut harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut
dinyatakan tetap berlaku;
“M E N G A D I L I :
- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
/ TERPIDANA HERMAN GOZALI tersebut;
- Menetapkan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 365 K/PID/2015 tanggal 29
Juni 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.”
…
© Hak Cipta HERY SHIETRA.
Budayakan hidup JUJUR
dengan menghargai Jirih Payah, Hak Cipta, Hak Moril, dan Hak Ekonomi
Hery Shietra selaku Penulis.